Kenaikan biaya material bangunan memaksa pengembang rumah subsidi MBR mencari cara baru agar hunian tetap terjangkau dan berkualitas. Isu ini relevan bagi pembaca di Surabaya dan Jawa Timur yang mengikuti pasokan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, karena harga jual subsidi sudah dipatok pemerintah sehingga ruang menaikkan harga sangat sempit.
Direktur Utama Infiniti Land sekaligus Bendahara Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Samuel S. Huang, menegaskan pengembang harus semakin kreatif dan efisien. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi bertajuk “Punya Rumah, Punya Karir, Masih Mungkinkah?” di Kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba, dan dikutip Rabu, 2 September 2026.
Komitmen sertifikasi hijau di tengah biaya lebih tinggi
Menurut Samuel, membangun rumah bersertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) predikat utama membutuhkan biaya produksi sekitar 8–12 persen lebih tinggi dibanding rumah biasa. Meski demikian, pihaknya tetap mengejar sertifikat itu karena visi membangun dengan komitmen kualitas dan keberlanjutan.
Komitmen tersebut diwujudkan lewat Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang yang meraih sertifikat BGH Predikat Utama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proses seleksi, survei, dan studi memakan waktu sekitar tiga hingga enam bulan sebelum sertifikasi diberikan.
Tujuh aspek penilaian BGH yang wajib dipenuhi
Samuel menjelaskan penilaian BGH mencakup tujuh aspek: pengelolaan tapak, efisiensi energi, efisiensi air, kualitas udara dalam ruang, material ramah lingkungan, pengelolaan sampah, dan pengelolaan limbah. Standar ini menjadi tantangan khusus bagi rumah subsidi karena harga jual sudah ditetapkan, sehingga pengembang sulit mengompensasi lonjakan biaya hanya dengan menaikkan harga.
Bagi pengembang di berbagai daerah, termasuk yang memasok pasar Jatim, tantangan serupa menuntut pengendalian biaya ketat tanpa mengorbankan mutu. Inovasi desain dan pemilihan material menjadi penentu agar proyek tetap berjalan.
Fasilitas tapak dan efisiensi energi di MGK Serang
Untuk aspek keberlanjutan, MGK Serang menyediakan lebih dari dua hektare lahan kolam retensi. Kolam itu menampung air hujan dan aliran drainase sehingga membantu menekan risiko banjir di kawasan hunian.
Dari sisi hemat energi, rumah dilengkapi lampu LED serta dirancang agar pencahayaan alami dan sirkulasi udara optimal. Pendekatan ini mengurangi beban operasional penghuni sekaligus mendukung kriteria BGH.
- Pengelolaan tapak dan drainase melalui kolam retensi luas
- Efisiensi energi dengan LED dan desain ventilasi-pencahayaan
- Material serta pengelolaan sampah dan limbah sesuai standar hijau
Implikasi bagi pasokan hunian MBR dan pembaca Surabaya
Dengan harga subsidi yang terbatas, kreativitas pengembang menjadi penentu apakah pasokan rumah MBR tetap berkelanjutan. Pengendalian biaya, inovasi teknis, dan sertifikasi hijau digambarkan sebagai jalan tengah agar hunian layak tetap tersedia tanpa mengabaikan lingkungan.
Bagi masyarakat Surabaya yang memantau skema KPR subsidi dan ketersediaan rumah MBR, arah kebijakan pengembang nasional ini menjadi sinyal bahwa kualitas dan efisiensi akan semakin dituntut. Kolaborasi antara pengembang, asosiasi seperti REI, dan standar kementerian dinilai penting agar target hunian berpenghasilan rendah tidak tergerus tekanan harga material.
Pada akhirnya, pengalaman proyek bersertifikat BGH menunjukkan bahwa kenaikan biaya material dapat dijawab lewat perencanaan tapak, efisiensi energi, dan disiplin mutu—bukan sekadar menekan spesifikasi. Pendekatan itu yang diharapkan menjaga pasokan rumah subsidi tetap layak huni dan berkelanjutan.
Sumber: Sindo News.