Anggaran BGN 2027 ditetapkan Rp240,2 triliun, dan porsi terbesarnya digelontorkan untuk Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memaparkan angka tersebut saat rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 September 2026. Bagi pembaca di Surabaya dan Jawa Timur, besaran pagu ini penting dipantau karena MBG menyasar peserta didik serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh wilayah, termasuk kawasan metropolitan Surabaya.
Menurut Sudaryono, total pagu Rp240.201.499.678.000 merujuk Surat Bersama Pagu Anggaran Menteri Keuangan Nomor S-483/MK.03/2026 dan Menteri PPN Nomor T-767/D.9/PP.04.12/08/2026 yang terbit 5 Agustus 2026. Dari angka itu, komponen MBG yang sebelumnya dirancang Rp265,5 triliun dipangkas lewat efisiensi pemerintah sebesar Rp30 triliun sehingga tersisa Rp232,5 triliun.
Efisiensi Rp30 triliun dan pagu final MBG
Pemotongan khusus pada pos MBG menjadi titik penekanan dalam penjelasan pimpinan BGN. Ia menegaskan bahwa Rp240,2 triliun itulah yang menjadi dasar rencana kerja dan anggaran yang disampaikan kepada DPR. Efisiensi tidak menghapus program, melainkan menyesuaikan komponen belanja agar lebih ketat tanpa mengubah arah pemenuhan gizi nasional.
Dengan porsi MBG Rp232,5 triliun, hampir seluruh kapasitas fiskal lembaga terikat pada layanan makanan bergizi. Pemerintah ingin menjaga keberlanjutan program sambil menekan pos yang dinilai dapat dihemat. Langkah ini juga menjadi acuan penyusunan RKA BGN untuk tahun anggaran 2027.
Pembagian program pemenuhan gizi dan dukungan manajemen
Secara struktur program, alokasi terbesar mengalir ke Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp232,88 triliun atau sekitar 96,95 persen dari total anggaran. Sisanya, Program Dukungan Manajemen memperoleh Rp7,33 triliun atau 3,05 persen. Komposisi ini memperlihatkan fokus lembaga pada layanan langsung kepada penerima manfaat, bukan pada biaya administratif.
Dukungan manajemen tetap diperlukan untuk operasional, pengawasan, dan tata kelola, namun porsinya sengaja dijaga kecil. Pendekatan tersebut sejalan dengan arahan efisiensi lintas kementerian dan lembaga pada siklus penganggaran 2027.
Belanja barang mendominasi, belanja pegawai terbatas
Berdasarkan jenis belanja, BGN mengalokasikan belanja barang Rp233,12 triliun atau 97,05 persen. Belanja pegawai hanya Rp7,08 triliun atau 2,95 persen. Dominasi belanja barang akan dikonversi menjadi layanan pemenuhan gizi, mulai dari bahan pangan, pengolahan, hingga distribusi ke titik penerima.
Pola belanja seperti ini menuntut ketertiban rantai pasok dan kontrol kualitas di lapangan. Bagi daerah padat penduduk seperti Surabaya Raya, volume layanan yang besar memerlukan koordinasi lintas dinas dan mitra pelaksana agar anggaran yang sudah dipangkas tetap berdampak optimal.
Siapa saja penerima manfaat MBG
Penerima manfaat MBG tidak terbatas pada peserta didik. Kelompok non-peserta didik turut masuk, mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang sering disebut kelompok 3B. Cakupan ganda ini menempatkan program sebagai instrumen gizi lintas siklus kehidupan, bukan sekadar intervensi di sekolah.
Dengan pagu yang sudah difinalkan lewat SPBA, BGN dan mitra di daerah diharapkan merinci target layanan, mekanisme penyaluran, serta indikator kinerja. Transparansi realisasi akan menjadi sorotan publik, terutama setelah proses efisiensi Rp30 triliun yang mengubah pagu awal MBG.
Secara keseluruhan, anggaran BGN 2027 menempatkan MBG sebagai tulang punggung kebijakan gizi nasional. Angka Rp240,2 triliun, alokasi MBG Rp232,5 triliun, serta rincian program dan jenis belanja yang dipaparkan Sudaryono di Senayan menjadi rujukan resmi bagi perencanaan tahun depan, termasuk pantauan masyarakat di Jawa Timur terhadap kualitas pelaksanaan di tingkat lokal.
Sumber: Sindo News.