Pembahasan calon ketum PBNU menjadi titik krusial Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur. Sidang Pleno IV pada Minggu, 30 Agustus 2026, di Gedung Serbaguna KH Hasbullah Said, Kompleks Pesantren Tambakberas, mulai merinci draf tata tertib pencalonan pemimpin tanfidziyah organisasi. Bagi warga nahdliyin di Surabaya dan sekitarnya, dinamika ini penting karena arah kepemimpinan PBNU berpengaruh pada jaringan pesantren, lembaga pendidikan, dan kegiatan sosial keagamaan di basis Jawa Timur.
Pleno dipimpin Mohammad Nuh bahas draf tata tertib
Pimpinan sidang, Mohammad Nuh, membacakan rancangan aturan yang mengatur alur penjaringan hingga standar yang harus dipenuhi calon. Forum itu menempatkan peserta muktamar sebagai pihak yang menilai kelayakan nama-nama yang diajukan. Fokus utama bukan sekadar daftar usulan, melainkan kesesuaian dengan kerangka organisasi yang disepakati bersama dalam pleno.
Suasana di kompleks Tambakberas relatif terkendali meski agenda yang dibahas menyentuh inti kepemimpinan nasional NU. Kehadiran utusan dari berbagai daerah, termasuk perwakilan yang dekat dengan basis Surabaya, menegaskan bahwa keputusan di Jombang akan dibawa pulang sebagai rujukan kepengurusan di tingkat cabang dan wilayah.
Mekanisme lima nama dan peran AHWA
Dalam skema yang dibacakan, peserta muktamar memilih paling banyak lima nama calon yang dinilai memenuhi syarat. Perolehan suara menentukan urutan, lalu lima nama dengan dukungan terbanyak diserahkan kepada Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA. Lembaga tersebut yang kemudian menuntaskan proses sesuai kewenangan yang digariskan tata tertib muktamar.
Pola ini memadukan partisipasi utusan dengan penyeleksian berjenjang. Dengan membatasi jumlah nama yang diteruskan, sidang berupaya menjaga fokus pembahasan dan mengurangi spekulasi yang tidak produktif di luar forum resmi. Transparansi pembacaan draf menjadi sinyal bahwa aturan main ingin dipahami sama oleh seluruh peserta sebelum tahap pemilihan berlanjut.
Arti penting bagi nahdliyin Jawa Timur dan Surabaya
Jawa Timur merupakan salah satu kantong utama warga NU, dan Surabaya sebagai pusat metropolitan sering menjadi ruang pertemuan kiai, akademisi, serta pengurus cabang. Setiap penyesuaian kriteria calon ketua umum PBNU biasanya dicermati karena berdampak pada program pendidikan, dakwah, dan layanan sosial yang menyentuh langsung jamaah di kota dan tapal batas kabupaten.
Tanpa mengubah fakta yang dibahas di pleno, publik di daerah dapat memahami bahwa yang sedang disusun adalah pagar kelembagaan: siapa yang boleh diajukan, bagaimana suara utusan dihitung, dan ke mana lima nama teratas dibawa. Kejelasan itu membantu mengurangi tafsir liar di media sosial yang sering membingungkan jamaah awam.
- Lokasi pleno: Kompleks Pesantren Tambakberas, Jombang
- Agenda: draf tata tertib pencalonan ketua umum PBNU
- Batas usulan peserta: maksimal lima nama ke AHWA
- Pimpinan sidang: Mohammad Nuh
Tahap berikutnya setelah pleno aturan
Setelah kerangka syarat dan mekanisme penjaringan dibahas, agenda muktamar bergerak ke pelaksanaan teknis pemilihan sesuai kesepakatan peserta. Publik tinggal menunggu kepastian nama-nama yang lolos hitungan suara utusan sebelum AHWA menjalankan perannya. Media dan pengurus di tingkat bawah diimbau merujuk informasi resmi agar tidak mencampuradukkan isu personal dengan keputusan forum.
Bagi pembaca di Surabaya, mengikuti alur ini secara utuh lebih bermanfaat daripada menangkap potongan isu. Inti berita dari sidang Minggu itu jelas: Muktamar ke-35 sedang mengunci aturan main pencalonan ketua umum PBNU, menempatkan lima nama teratas di tangan AHWA, dan menjaga proses tetap berada di jalur kelembagaan NU.
Dengan demikian, pantauan terhadap kelanjutan muktamar di Jombang tetap relevan bagi warga nahdliyin metropolitan maupun pengurus ranting yang sehari-hari melayani jamaah. Keputusan yang lahir dari tata tertib yang dibacakan Mohammad Nuh akan menjadi rujukan formal hingga kepengurusan baru berjalan.
Sumber: Sindo News.