Muktamar NU Jombang kembali menjadi pusat perhatian warga nahdliyin di Jawa Timur, termasuk Surabaya, setelah suasana Sidang Pleno IV memanas pada Minggu, 30 Agustus 2026. Forum tertinggi Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas itu diwarnai reaksi keras terkait aturan masa iddah jabatan politik bagi calon Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
Keputusan yang diambil di Gedung Serbaguna (GSG) Tambakberas dinilai sejumlah muktamirin tidak berpihak pada sebagian calon. Massa kemudian mendesak kiai sepuh turun tangan agar pimpinan sidang dievaluasi dan ketentuan yang dipersoalkan ditinjau ulang demi menjaga keutuhan organisasi.
Apa yang Memicu Suasana Memanas
Titik awal ketegangan bermula setelah Sidang Pleno IV menetapkan masa iddah selama satu tahun dari jabatan politik bagi siapa pun yang ingin maju sebagai calon Rais Aam maupun Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Aturan itu masuk dalam tata tertib pemilihan dan langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan peserta.
Seorang muktamirin menyampaikan di hadapan forum bahwa sidang dinilai sudah tidak adil terhadap beberapa calon. Ia meminta maaf kepada seluruh peserta, lalu mendesak kiai sepuh terlibat mengevaluasi pimpinan sidang serta mencabut keputusan yang dianggap merugikan calon tertentu. Ia juga menyinggung perubahan ketentuan terkait masa politik di media sosial yang dinilai berubah mendadak.
Aksi Massa di Sekitar GSG Tambakberas
Reaksi di luar ruangan sidang tak kalah ramai. Massa yang mengatasnamakan pendukung calon Ketua Umum PBNU KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf sempat berusaha mendekati area sidang. Mereka berupaya melewati barikade yang dijaga Barisan Ansor Serbaguna (Banser) bersama petugas pengamanan panitia lokal di jembatan sebelah barat GSG.
Salah seorang orator mengajak massa menerobos barikade sambil menyuarakan Mars Banser. Aksi tersebut memperlihatkan betapa sensitifnya isu persyaratan calon pimpinan di mata sebagian peserta dan simpatisan yang hadir di kompleks pesantren Tambakberas.
- Lokasi: Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang
- Forum: Sidang Pleno IV Muktamar ke-35 NU
- Isu inti: masa iddah politik satu tahun bagi calon Rais Aam dan Ketum PBNU
- Respons: desakan evaluasi pimpinan sidang dan aksi massa di barikade barat GSG
Mengapa Isu Ini Relevan bagi Warga NU Surabaya
Bagi warga nahdliyin di Surabaya dan sekitarnya, Muktamar NU Jombang bukan sekadar perhelatan internal di kabupaten tetangga. Keputusan soal syarat calon pimpinan PBNU akan memengaruhi arah organisasi di tingkat wilayah dan cabang, termasuk penguatan program keagamaan, pendidikan, dan sosial yang selama ini dekat dengan basis warga di kota-kota besar Jawa Timur.
Transparansi tata tertib pemilihan menjadi sorotan karena menyangkut legitimasi hasil muktamar. Desakan agar forum tetap utuh dan adil mencerminkan harapan banyak warga NU agar proses di Jombang menghasilkan kepemimpinan yang diterima luas, tanpa meninggalkan luka di tubuh organisasi.
Upaya Menjaga Keutuhan Forum Muktamar
Seruan agar kiai sepuh turun tangan menegaskan pentingnya peran tokoh senior dalam meredam gesekan. Peserta yang bersuara menekankan bahwa Jombang harus melahirkan muktamar yang utuh demi kemajuan Nahdlatul Ulama ke depan, bukan forum yang terpecah karena perselisihan tata tertib.
Pengamanan oleh Banser dan panitia lokal tetap menjadi garda penahan agar sidang dapat berjalan. Di sisi lain, keluhan soal keadilan forum dan perubahan pasal terkait masa politik di media sosial menandakan perlunya komunikasi yang lebih jernih kepada seluruh muktamirin sebelum keputusan final dikunci.
Seiring berjalannya rangkaian sidang, publik nahdliyin di Jatim akan terus menyimak apakah ketentuan iddah politik satu tahun bertahan utuh atau mendapat penyesuaian setelah evaluasi tokoh sepuh. Yang jelas, Muktamar ke-35 di Tambakberas sudah menorehkan catatan bahwa syarat calon pimpinan PBNU adalah isu yang sangat sensitif dan berdaya ungkit tinggi terhadap suasana forum.
Sumber: Sindo News.