Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Ketua Organizing Committee Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa dinamika pencalonan Ketua Umum PBNU menjadi kewenangan penuh peserta forum. Pernyataan itu disampaikan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Minggu (30/8/2026), menyusul aksi protes massa di sela-sela muktamar. Bagi pembaca di Surabaya dan Jawa Timur, perkembangan ini penting karena NU memiliki basis kuat di kawasan tersebut dan Gus Ipul dikenal luas sebagai tokoh Jatim.
Protes terkait aturan iddah politik
Aksi protes digelar simpatisan salah satu calon di sekitar arena muktamar. Salah satu isu yang disorot berkaitan dengan ketentuan masa jeda politik atau iddah politik bagi calon Ketua Umum PBNU. Massa merasa tidak puas terhadap mekanisme yang berjalan saat sidang berlangsung sehingga sempat memunculkan ketegangan di luar ruang pleno.
Setelah berlangsung beberapa saat, suasana berangsur mencair. Massa kemudian membubarkan diri. Panitia dan unsur pengamanan menjaga agar rangkaian sidang tidak terganggu lebih jauh.
Forum muktamar berwenang ambil keputusan
Menanggapi dinamika tersebut, Gus Ipul menyatakan seluruh keputusan bergantung pada muktamirin. Ia mengajak semua pihak menunggu hasil permusyawaratan peserta. Menurutnya, muktamar menempati posisi tertinggi dalam struktur organisasi NU sehingga forum itu dapat mengambil keputusan apa pun, termasuk meninjau ulang ketentuan yang telah ada sebelumnya.
Ia menegaskan perubahan dimungkinkan selama memperoleh persetujuan peserta yang berwenang. Keputusan yang lahir di forum muktamar bersifat mengikat. Perubahan, bila terjadi, tetap harus melalui mekanisme resmi forum, bukan melalui tekanan di luar sidang.
Gus Ipul menambahkan, panitia pada prinsipnya hanya memfasilitasi agar pembahasan materi di dalam arena berjalan lancar. Tugas penyelenggara bukan menentukan arah pencalonan, melainkan memastikan proses musyawarah dapat berlangsung tertib.
Suasana mereda dan musyawarah berlanjut
Ketua OC Muktamar ke-35 NU itu menilai kondisi di sekitar arena sudah lebih kondusif. Para pihak sedang duduk bersama mencari penyelesaian terbaik atas perbedaan pandangan yang muncul. Ia menyebut pola musyawarah semacam itu sebagai karakter khas Nahdlatul Ulama.
Bagi warga Surabaya dan warga nahdliyin di Jatim, isyarat meredanya tensi memberi sinyal bahwa proses internal organisasi diupayakan kembali ke jalur permusyawaratan. Muktamar di Jombang ini juga menarik perhatian karena lokasi pesantrannya terkait sejarah perjuangan para pendiri NU.
Imbauan netralitas dari Pagar Nusa
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, Muchamad Nabil Haroen, mengimbau seluruh pihak menahan diri dan menghormati mekanisme persidangan. Ia menekankan Pagar Nusa hadir semata untuk khidmah menjaga keamanan, ketertiban, dan maruah muktamar, tanpa berpihak pada kandidat atau kelompok mana pun.
Nabil mengingatkan bahwa perbedaan pandangan wajar dalam organisasi, namun tidak boleh meluas menjadi gangguan terhadap jalannya sidang. Ia menyinggung nilai adab di lingkungan pesantren yang menyimpan jejak K.H. Abdul Wahab Chasbullah atau Mbah Wahab, serta meminta agar persaudaraan sesama nahdliyin tidak dicederai.
- Personel Pagar Nusa diinstruksikan bertindak terukur dan persuasif.
- Pengamanan difokuskan membantu panitia menjaga sidang tetap aman.
- Penyelesaian perbedaan diarahkan lewat mekanisme organisasi, bukan tekanan lapangan.
Nabil menegaskan pengamanan akan terus dijalankan hingga muktamar selesai dengan posisi khidmah yang netral. Sikap itu sejalan dengan penegasan Gus Ipul bahwa forum muktamarlah yang memegang kunci keputusan final terkait pencalonan maupun aturan yang dipersoalkan massa.
Dengan suasana yang sudah reda dan jalur musyawarah yang dibuka, peserta muktamar diharapkan menuntaskan agenda pemilihan serta materi organisasi secara tertib. Publik Jatim, termasuk Surabaya, dapat menyimak kelanjutan forum tertinggi NU ini sebagai rujukan arah kepemimpinan jam’iyyah ke depan.
Sumber: Liputan6.