Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap pemerintah yang menolak pinjaman IMF setelah tawaran itu sempat disampaikan kepada jajaran terkait di Washington DC. Pernyataan tersebut disampaikan saat penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin, 31 Agustus 2026, dan relevan bagi pembaca di kawasan Surabaya serta Jatim yang mengikuti arah kebijakan fiskal nasional.
Menurut Presiden, kondisi keuangan Indonesia dinilai masih kuat sehingga negara tidak memerlukan skema pinjaman dari Dana Moneter Internasional. Ia menyebut menteri keuangan sempat dikagetkan oleh tawaran tersebut beberapa bulan sebelumnya, lalu secara tegas menolak dengan alasan Indonesia masih mampu berjalan tanpa utang dari lembaga itu.
Sikap fiskal: kurangi utang, buka ruang investasi
Pemerintah, kata Prabowo, sedang menekan ketergantungan pada pinjaman dari berbagai sumber. Undangan investasi tetap dibuka lebar, namun jika harus berutang, opsi yang diutamakan adalah skema dengan bunga serendah mungkin agar beban negara tidak membengkak.
Pesan itu menegaskan prioritas pengelolaan fiskal yang lebih selektif. Bukan menutup diri dari kerja sama internasional, melainkan memilih instrumen yang tidak membebani anggaran dalam jangka panjang dan tetap menjaga ruang gerak pembangunan.
Penataan BUMN dan target penghematan overhead
Prabowo memaparkan langkah penutupan 290 badan usaha milik negara yang dinilai tidak menguntungkan serta berkinerja buruk. Dari langkah awal itu, negara disebut menghemat sekitar Rp50 triliun. Target lebih besar dipasang hingga 31 Desember 2026: total 700 BUMN ditata ulang atau ditutup sehingga tersisa sekitar 200 hingga 250 entitas.
Dari pengurangan overhead, termasuk biaya rutin gaji direksi dan komisaris, pemerintah memperkirakan penghematan bisa mencapai sekitar Rp100 triliun. Efisiensi kelembagaan ini digambarkan sebagai bagian dari pembenahan struktural agar anggaran tidak tersedot pada beban yang tidak produktif.
Dana hasil efisiensi dialihkan ke rakyat
Secara keseluruhan, penghematan dari berbagai bidang disebut telah mendekati Rp300 triliun setiap tahun. Prabowo menekankan angka tersebut akan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada masyarakat untuk memperkuat kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan.
Ia menyatakan telah menghitung alokasi hingga ke level rinci dan optimistis kebijakan ini mampu mengangkat jutaan warga keluar dari kemiskinan. Keyakinan itu, menurutnya, sudah mulai terlihat dari capaian dua tahun pertama pemerintahan.
Makna pernyataan di Jatim bagi publik Surabaya
Muktamar di Jombang menjadi panggung penyampaian arah kebijakan yang menyentuh isu utang, investasi, dan efisiensi BUMN. Bagi pembaca di Surabaya dan Jawa Timur, penegasan tolak pinjaman IMF memberi sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga ruang fiskal sambil tetap mengundang modal produktif, bukan mengandalkan utang lembaga multilateral sebagai jalan pintas.
Dengan penekanan pada bunga rendah bila terpaksa meminjam, penutupan BUMN yang merugikan, serta pengalihan dana efisiensi ke program rakyat, publik daerah dapat memantau apakah realisasi penghematan dan penurunan kemiskinan berjalan seiring dengan klaim di forum tersebut. Transparansi realisasi angka-angka itulah yang akan menjadi tolok ukur berikutnya.
Secara ringkas, sikap pemerintah yang disampaikan Presiden di Jombang menempatkan kekuatan keuangan domestik, disiplin pinjaman, dan efisiensi BUMN sebagai fondasi. Tawaran IMF ditolak bukan sebagai penolakan kerja sama, melainkan sebagai pernyataan bahwa Indonesia merasa mampu mengelola kebutuhan pembiayaannya tanpa skema utang tersebut pada saat ini.
Sumber: Liputan6.