Kabar mengenai WNI tentara Rusia kembali menjadi sorotan nasional setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membenarkan temuan intelijen terkait delapan warga negara Indonesia yang akhirnya bertugas di barisan militer Rusia. Informasi itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 1 September 2026, dan relevan bagi pembaca di Surabaya yang kerap mencermati risiko penempatan kerja luar negeri.
Menurut Dasco, data tersebut bersumber dari otoritas intelijen Indonesia. Para WNI tidak langsung mendaftar ke militer, melainkan terjebak skema rekrutmen yang dikemas sebagai peluang kerja sipil.
Rekrutmen digelar negara pihak ketiga
Dasco menjelaskan bahwa proses perekrutan dilakukan oleh negara pihak ketiga, bukan secara terbuka atas nama Rusia. Skema itu membuat lowongan tampak wajar di mata pelamar yang mencari penghasilan lebih tinggi.
Calon pekerja diberi gambaran posisi satuan pengamanan atau tenaga administrasi. Daya tarik utamanya adalah janji gaji besar, sehingga banyak yang tertarik tanpa curiga terhadap risiko di balik tawaran tersebut.
Dari pendaftaran kerja hingga penempatan militer
Setelah mendaftar, para WNI justru dialihkan. Informasi yang diterima parlemen menyebut mereka kemudian dikirim dan dipekerjakan sebagai tentara. Pola ini menegaskan adanya celah antara janji awal lowongan dan kenyataan penempatan di lapangan.
Dasco menekankan bahwa seluruh rangkaian itu diketahui melalui saluran intelijen resmi. Konfirmasi pimpinan DPR ini menjadi penegasan publik atas isu yang sebelumnya beredar secara terbatas.
Mengapa isu ini penting bagi warga Surabaya
Bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur, kasus WNI tentara Rusia menjadi pengingat keras soal verifikasi lowongan luar negeri. Banyak keluarga di daerah mengandalkan informasi dari agen atau kenalan saat mencari kerja di luar negeri, sehingga rawan terdampak iming-iming serupa.
Pemeriksaan dokumen, kejelasan pemberi kerja, serta konfirmasi ke perwakilan RI di luar negeri tetap krusial. Tanpa kehati-hatian, tawaran satpam atau staf administrasi berlabel gaji tinggi bisa berujung pada situasi yang jauh dari kesepakatan awal.
- Cermati apakah pemberi kerja jelas dan dapat diverifikasi.
- Hindari keputusan buru-buru hanya karena janji gaji besar.
- Laporkan tawaran mencurigakan ke otoritas terkait sebelum berangkat.
Sikap parlemen dan pantauan lanjutan
Pernyataan Dasco di Senayan menandai bahwa isu delapan WNI ini sudah masuk radar kelembagaan negara. Ia menguraikan alur rekrutmen secara ringkas: lowongan dikemas sebagai satpam atau administrasi, pelamar mendaftar, lalu ditempatkan sebagai tentara.
Publik, termasuk di kota-kota besar seperti Surabaya, diharapkan tidak memandang kasus ini sebagai berita jauh. Perlindungan WNI dan literasi bahaya rekrutmen palsu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan calon pekerja migran.
Dengan konfirmasi resmi dari Wakil Ketua DPR, perhatian kini tertuju pada langkah koordinasi lanjutan antarinstansi agar pola penipuan sejenis tidak menjerat warga lain. Kejelasan informasi sejak dini tetap menjadi benteng utama sebelum seseorang memutuskan berangkat ke luar negeri.
Sumber: Sindo News.