Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono yang akrab disapa Botok, menegaskan kedatangan massa ke ibu kota semata-mata untuk menyuarakan desakan antikorupsi. Dalam keterangan di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/8/2026), ia menekankan demo AMPB DPR yang dijadwalkan Kamis besok tidak digelar dengan niat membuat rusuh. Bagi pembaca di Surabaya dan Jawa Timur, isu ini relevan karena menyentuh agenda pemberantasan korupsi yang sering menjadi perhatian publik lintas daerah.
Botok menjelaskan dua pokok tuntutan aliansinya: pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset serta penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Menurutnya, aksi di depan parlemen merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan serupa yang disiapkan elemen masyarakat di wilayah Jabodetabek pada 27 Agustus 2026.
Penegasan sikap damai di depan parlemen
Berbicara langsung di lokasi, Botok menyatakan pihaknya tidak membawa agenda kekerasan. Ia menggambarkan kehadiran massa Pati sebagai penyambung suara warga yang ingin proses legislasi terkait perampasan aset koruptor dipercepat. Penegasan itu disampaikan agar publik dan aparat memahami karakter aksi yang direncanakan berlangsung tertib.
Ia menambahkan, koordinasi dengan sejumlah daerah di Indonesia sudah berjalan. Konsolidasi lintas wilayah disebut sudah berkembang, sehingga yang tersisa hanya pelaksanaan di lapangan. Dengan kata lain, persiapan teknis dinilai matang sebelum hari-H demonstrasi.
Jadwal aksi dan pergerakan massa dari Pati
AMPB membidik lokasi di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026. Sejumlah peserta aksi sudah tiba di Jakarta pada Rabu. Sementara itu, rombongan tambahan dari Pati direncanakan berangkat dengan lima bus sekitar pukul 13.00 WIB. Botok memilih tidak merinci total jumlah massa yang akan hadir esok hari.
Informasi keberangkatan bus tersebut menjadi bagian dari penataan logistik manusia agar peserta tiba tepat waktu. Ia menekankan bahwa eksekusi aksi tinggal menunggu momen, setelah komunikasi dengan rekan-rekan di berbagai daerah tersambung.
Posko koordinasi dan dukungan logistik di lokasi
Sejak siang Rabu, Botok bersama massa AMPB menempati area depan Gedung DPR RI dan mendirikan posko. Area posko dibatasi banner sehingga akses masuk terbatas untuk keperluan koordinasi internal. Di titik itu pula, bantuan makanan dan minuman dari masyarakat dikumpulkan sebagai bekal peserta selama berada di lokasi hingga aksi esok hari.
Beberapa pengemudi ojek online turut hadir menunjukkan solidaritas. Posko juga didatangi sejumlah tokoh media sosial, termasuk Ferry Irwandi. Kehadiran pihak-pihak tersebut, menurut pantauan di lapangan, memperlihatkan geliat dukungan sipil terhadap agenda yang diusung AMPB tanpa mengubah pesan inti soal ketertiban aksi.
- Tuntutan utama: pengesahan RUU Perampasan Aset
- Tuntutan tambahan: hukuman mati bagi koruptor
- Waktu aksi: 27 Agustus 2026 di depan DPR RI
- Rombongan Pati: lima bus, berangkat sekitar pukul 13.00
Mengapa isu ini penting dipantau warga Surabaya
Meskipun basis massa berangkat dari Pati, Jawa Tengah, tema perampasan aset hasil korupsi dan penegakan hukum yang lebih tegas bersifat nasional. Warga Surabaya yang mengikuti dinamika kebijakan antikorupsi dapat melihat aksi ini sebagai bagian dari tekanan publik terhadap parlemen. Pemberitaan lokal tetap perlu memisahkan fakta lapangan—seperti penegasan tanpa niat rusuh—dari spekulasi yang tidak berdasar.
Botok berulang kali mengaitkan kehadiran AMPB dengan dukungan terhadap kawan-kawan di Jabodetabek. Ia tidak membuka detail operasional di luar jadwal bus dan status konsolidasi. Sikap tertutup soal angka massa justru menjaga fokus pada substansi tuntutan, bukan spektakel jumlah peserta.
Menjelang Kamis, posko yang sudah berdiri menjadi pusat penataan logistik dan koordinasi. Bantuan konsumsi dari warga serta kehadiran ojek online menandai partisipasi spontan di sekitar kawasan parlemen. Hingga laporan ini disusun, jajaran AMPB masih menempatkan pengesahan RUU Perampasan Aset dan wacana hukuman mati koruptor sebagai poros utama orasi yang akan disampaikan.
Secara keseluruhan, pernyataan koordinator AMPB memberi sinyal bahwa aksi 27 Agustus 2026 dirancang sebagai saluran aspirasi, bukan ajang kekacauan. Publik di Surabaya dan daerah lain disarankan mengikuti perkembangan resmi dari lokasi, sambil menaruh perhatian pada respons lembaga legislatif terhadap dua tuntutan yang diangkat.
Sumber: Liputan6.