Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di wilayah kepulauan kembali menjadi sorotan setelah PLTS Pulau Sembur berkapasitas 1 MWp di Batam, Kepulauan Riau, diikutsertakan dalam momentum peluncuran program PLTS berskala nasional 100 GWp. Langkah ini menandai perluasan akses listrik bersih di kampung nelayan sekaligus mendukung arah kemandirian energi yang digaungkan pemerintah pusat. Bagi pembaca di Surabaya dan Jawa Timur, kabar ini relevan karena menandai percepatan bauran EBT yang akan memengaruhi stabilitas pasokan dan arah investasi energi di banyak daerah.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan total kapasitas 100 Giga Watt peak di Monumen Operasi Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, pada Selasa, 25 Agustus 2026. Acara tersebut sekaligus menjadi ajang peluncuran sejumlah unit PLTS, termasuk fasilitas di Pulau Sembur yang dikelola Pertamina New & Renewable Energy atau Pertamina NRE.
Momentum peluncuran di Bali dan arti program 100 GWp
Program 100 GWp ditempatkan pemerintah sebagai instrumen mempercepat pemanfaatan energi bersih serta memperkuat kedaulatan energi. Dalam kesempatan di Gilimanuk, Presiden menekankan bahwa perluasan kapasitas terbarukan menjadi fondasi ketahanan energi jangka panjang. Ia menyatakan bahwa dengan kapasitas 100 GW, Indonesia diarahkan menjadi bangsa yang benar-benar berdiri di atas kaki sendiri.
Penegasan itu memberi kerangka kebijakan bagi proyek-proyek turunan di daerah, termasuk PLTS skala desa. Target besar tersebut tidak hanya menyasar kawasan industri atau kota besar, tetapi juga pulau-pulau kecil yang selama ini bergantung pada pembangkit konvensional berbiaya tinggi.
Profil PLTS Kampung Nelayan Pulau Sembur
PLTS di Pulau Sembur dirancang berkapasitas 1 MWp dan dilabeli sebagai PLTS Desa atau PLTS Kampung Nelayan. Lokasinya di Batam, Kepulauan Riau, menempatkan proyek ini pada wilayah strategis jalur pelayaran dan aktivitas perikanan. Kehadiran pembangkit surya diharapkan menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil untuk listrik lokal.
Pengembangannya dilakukan Pertamina NRE sebagai bagian dari portofolio energi baru dan terbarukan holding BUMN energi. Model ini memadukan penyediaan infrastruktur kelistrikan dengan penguatan kelembagaan ekonomi setempat, terutama koperasi, agar manfaat listrik tidak berhenti pada penerangan rumah tangga saja.
Peran Pertamina NRE serta kehadiran pejabat secara daring
Pada peresmian PLTS Pulau Sembur, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza dan Sekretaris Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Haris, hadir secara daring. Oki Muraza menyampaikan bahwa fasilitas 1 MWp tersebut merupakan wujud nyata visi kemandirian energi, penguatan koperasi, serta ruang tumbuh bagi ekonomi desa.
Menurut keterangan yang dirilis Rabu, 26 Agustus 2026, kolaborasi Pertamina bersama Kementerian ESDM, Kementerian Koperasi, dan pemerintah daerah dinilai berhasil menghadirkan pembangkit di pulau tersebut. Sinergi lintas kementerian itu penting agar operasional PLTS selaras dengan tata kelola energi dan pemberdayaan warga.
Dampak bagi desa nelayan dan sinyal bagi daerah lain
Bagi komunitas nelayan, listrik stabil dari tenaga surya dapat menopang rantai dingin, pengolahan hasil tangkapan, serta kegiatan usaha mikro di sekitar dermaga. Penguatan koperasi yang disinggung manajemen Pertamina menandakan skema manfaat tidak hanya teknis, tetapi juga kelembagaan ekonomi lokal.
Secara nasional, keberhasilan unit kecil seperti di Pulau Sembur menjadi bukti uji bagi replikasi di pulau-pulau lain, termasuk kawasan pesisir Jawa Timur yang memiliki kebutuhan serupa meski konteks geografis berbeda. Pemerintah daerah dan pelaku usaha di Surabaya dapat mencermati pola kemitraan BUMN–kementerian–koperasi sebagai referensi pengembangan EBT skala komunitas.
- Kapasitas PLTS Pulau Sembur: 1 MWp
- Lokasi: Pulau Sembur, Batam, Kepulauan Riau
- Payung program: PLTS 100 GWp nasional
- Pengembang: Pertamina NRE
- Peresmian payung program: 25 Agustus 2026 di Jembrana, Bali
Dengan masuknya PLTS kampung nelayan ke dalam orbit program 100 GWp, pemerintah dan BUMN energi menunjukkan bahwa target gigawatt tidak hanya diisi proyek raksasa, tetapi juga unit-unit yang menyentuh desa. Ke depan, konsistensi operasi, perawatan modul surya, serta tata kelola koperasi akan menentukan apakah manfaat listrik bersih benar-benar berkelanjutan bagi warga pulau.
Sumber: Sindo News.