Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) menyoroti urgensi penanganan karhutla secara sistemik setelah kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah dinilai memicu beban kesehatan hingga Rp120 triliun. Peringatan itu relevan bagi pembaca di Surabaya dan Jawa Timur yang kerap merasakan dampak kabut asap lintas pulau saat musim kemarau memuncak.
Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 73.425 hektare di enam provinsi prioritas. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi. PFI menilai eskalasi ini bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman krisis kemanusiaan yang menuntut respons terpadu.
Keprihatinan PFI dan Desakan Reformasi Kebijakan
Dalam pernyataan yang dikutip Rabu, 26 Agustus 2026, PFI menyampaikan keprihatinan mendalam atas meluasnya titik api. Organisasi filantropi itu menekankan bahwa penanganan karhutla memerlukan reformasi kebijakan yang berkelanjutan, bukan hanya pemadaman reaktif di lapangan.
Anggota Dewan Pakar PFI sekaligus CEO The Landscape Group, Agus Sari, mengkritik lemahnya tindak lanjut atas peringatan dini. Ia menyayangkan peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) soal potensi Super El Nino atau El Nino kuat yang dinilai belum direspons secara memadai di tingkat operasional.
Peringatan El Nino dan Protokol Mitigasi hingga Desa
BMKG sebelumnya mengingatkan bahwa penguatan El Nino dapat menekan curah hujan, memperpanjang kekeringan, memperbanyak hotspot, serta memperbesar risiko kebakaran. Agus menegaskan early warning system tidak boleh berhenti pada pengumuman formal.
“Early warning system harusnya bukan sekadar pengumuman, tetapi mencakup protokol lengkap mitigasi dan penanggulangannya, dari pusat sampai desa. Apalagi saat ini efek El Nino baru mulai dan belum mencapai puncaknya. Suhu akan makin panas, kekeringan makin meluas dan ancaman kebakaran hutan dan lahan makin meningkat,” ujar Agus.
Bagi kawasan urban seperti Surabaya, kesiapan rantai informasi dari pusat hingga komunitas lokal menjadi penting agar dampak asap, gangguan pernapasan, dan penurunan kualitas udara dapat diantisipasi lebih awal meski sumber api berada di luar Jawa.
Peran Lahan Gambut dalam Lonjakan Hotspot
Laporan Landscape Advisory yang dirilis 21 Agustus 2026 menempatkan gambut sebagai faktor sentral dalam bencana karhutla. Dari total jejak hotspot mingguan, sekitar 81.759 hektare berada di wilayah gambut. Dalam seminggu, sekitar 1,66 persen gambut terbakar, sementara tanah mineral hanya 0,71 persen—nyaris 2,3 kali lebih tinggi—dan diperkirakan menyumbang sebagian besar emisi.
Lahan gambut yang rentan banyak tersebar di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, terutama pada lanskap yang sudah mengalami drainase. Kondisi ini memperjelas mengapa pemadaman saja tidak cukup tanpa perbaikan tata kelola hidrologi dan pengawasan pemanfaatan lahan.
Implikasi bagi Publik dan Arah Tanggap Bersama
Dengan beban kesehatan yang disebut menembus Rp120 triliun, PFI mendorong agar pemerintah, dunia usaha, filantropi, dan masyarakat sipil menyelaraskan langkah mitigasi. Fokus yang disoroti mencakup protokol peringatan dini yang operasional, perlindungan kawasan gambut, serta penegakan kebijakan yang konsisten di daerah rawan.
- Perkuat protokol mitigasi dari level nasional hingga desa.
- Prioritaskan pemulihan hidrologi gambut di lanskap terdrenase.
- Integrasikan data hotspot, cuaca, dan respons kesehatan masyarakat.
- Perluas kolaborasi filantropi dan pemangku kepentingan lokal.
Penanganan yang terfragmentasi berisiko memperpanjang siklus asap setiap musim kemarau. Pendekatan sistemik dinilai lebih mampu menekan kerugian ekologis, ekonomi, dan kesehatan dalam jangka panjang.
Ringkasnya, seruan PFI menempatkan karhutla sebagai agenda reformasi kebijakan lintas sektor. Data luas terbakar, kerentanan gambut, dan peringatan El Nino menjadi dasar agar mitigasi berjalan sebelum puncak kekeringan tiba, termasuk kewaspadaan daerah penerima dampak seperti Jawa Timur.
Sumber: Sindo News.