Isu pemulihan UMKM bencana kembali mengemuka di tingkat nasional setelah pemerintah menempatkan rehabilitasi usaha mikro di sejumlah provinsi sebagai program berjenjang. Bagi pembaca di Surabaya dan Jawa Timur, arah kebijakan ini penting dipantau karena pola ketahanan ekonomi pascadampak alam akan memengaruhi desain dukungan usaha kecil di daerah lain yang rawan bencana.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai kerusakan akibat bencana tidak berhenti pada infrastruktur. Rantai penghidupan warga, termasuk warung, bengkel, dan usaha jasa, ikut terputus sehingga pemulihan harus dirancang sebagai bagian dari ketahanan ekonomi nasional, bukan sekadar bantuan darurat di lokasi terdampak.
Fokus program di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat
Program yang menjadi rujukan mencakup wilayah Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Data Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mencatat lebih dari 498 ribu UMKM di tiga provinsi itu terdampak bencana. Pemerintah menyiapkan rehabilitasi ekonomi secara bertahap dengan horizon waktu hingga 2028.
Ferry mengapresiasi keputusan memperpanjang agenda pemulihan sampai tahun tersebut. Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak efektif jika hanya mengandalkan intervensi singkat. Modal usaha, akses pasar, dan stabilitas arus kas pelaku UMKM butuh waktu lebih panjang agar benar-benar kembali produktif.
Mengapa blueprint ketahanan ekonomi diperlukan
Partai Perindo mendorong penyusunan blueprint yang menempatkan UMKM sebagai pilar ketahanan. Tanpa kerangka jangka menengah, risiko yang muncul adalah tumpang tindih bantuan, data penerima yang tidak mutakhir, serta terhentinya pendampingan begitu perhatian publik bergeser.
Blueprint yang dimaksud diharapkan memadukan skema pembiayaan, pelatihan ulang, dan integrasi dengan rantai pasok daerah. Pendekatan itu dinilai lebih menjamin kontinuitas usaha ketimbang paket bantuan yang bersifat sekali pakai.
Pelajaran bagi daerah rawan, termasuk Jawa Timur
Meskipun episentrum program saat ini berada di Sumatera, prinsip yang sama relevan bagi kota-kota di Jawa Timur, termasuk Surabaya sebagai pusat distribusi dan usaha mikro. Kesiapan data UMKM, jalur logistik darurat, serta skema kredit cepat pascabencana dapat diadopsi agar gangguan usaha tidak berlarut.
Pemulihan yang terukur juga membantu pemerintah daerah menyusun anggaran multivtahunan. Dengan target hingga 2028, alokasi rehabilitasi dapat direncanakan bersama dinas koperasi dan UMKM serta lembaga keuangan setempat tanpa menunggu gelombang bantuan pusat semata.
Langkah bertahap hingga 2028
Pemerintah menekankan rehabilitasi ekonomi berjalan bertahap. Tahap awal biasanya menstabilkan operasional usaha yang masih bisa diselamatkan, dilanjutkan penguatan kapasitas, lalu normalisasi akses pembiayaan. Ferry menekankan pola ini penting agar pelaku usaha tidak jatuh kembali ke jurang kerugian setelah bantuan awal habis.
- Pemetaan ulang UMKM terdampak berdasarkan sektor dan tingkat kerusakan.
- Pendampingan manajemen kas dan pemasaran selama masa transisi.
- Sinergi kementerian teknis, pemda, dan partai politik dalam pengawasan program.
Dengan menempatkan pemulihan UMKM sebagai agenda ketahanan, diharapkan dampak bencana terhadap lapangan kerja informal dapat ditekan. Pengawasan publik tetap diperlukan agar target 2028 tidak hanya menjadi angka di dokumen perencanaan.
Ringkasnya, apresiasi Partai Perindo terhadap perpanjangan program merefleksikan kebutuhan akan kebijakan yang sabar, terukur, dan berorientasi pada keberlangsungan usaha rakyat di wilayah yang baru saja dilanda bencana maupun daerah lain yang ingin memperkuat antisipasi.
Sumber: Sindo News.