Penyidikan saksi korupsi MBG terus berjalan di tingkat pusat. Kejaksaan Agung memanggil dan memeriksa enam orang saksi terkait dugaan penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional periode 2025–2026. Langkah ini menjadi sorotan publik, termasuk pembaca di Surabaya dan Jawa Timur yang ikut merasakan jangkauan program nasional tersebut.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan, keenam saksi berasal dari lingkungan yayasan pelaksana, internal BGN, hingga unsur BUMN. Pemeriksaan digelar di Jakarta pada Kamis, 10 September 2026, sebagai bagian dari upaya mengumpulkan keterangan yang saling menguatkan.
Identitas inisial saksi yang diperiksa
Menurut keterangan resmi, saksi yang sudah diperiksa antara lain berinisial DP dari Yayasan KS, FD dan M dari Yayasan MBB, TP dari BGN, NS dari Yayasan IFSR, serta DSK yang pernah menjabat direksi BUMN pada rentang 2017 hingga 2026. Ragam latar belakang itu mencerminkan kompleksitas rantai pelaksanaan program.
Keberagaman pihak yang dimintai keterangan menandakan penyidik menelusuri alur kebijakan, pelaksanaan di lapangan, hingga peran lembaga pendukung. Fokusnya tetap pada tata kelola, bukan sekadar satu titik kejadian.
Cakupan program yang tersebar luas
Anang menekankan bahwa pengusutan membutuhkan ketelitian tinggi. Program MBG menyentuh banyak titik di hampir seluruh wilayah Indonesia, sehingga setiap langkah penyidikan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak keliru menilai fakta.
Luasnya sebaran layanan gizi gratis itu menjadi tantangan tersendiri. Penyidik menimbang data dari berbagai daerah sebelum menarik kesimpulan hukum yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tujuan pemeriksaan: bukti dan berkas
Pemeriksaan saksi ditujukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan perkara. Dengan keterangan yang lebih utuh, berkas penyidikan diharapkan makin solid sebelum tahap hukum berikutnya.
Proses dijalankan dengan prinsip profesional, independen, dan akuntabel. Kejagung juga menegaskan penerapan asas praduga tak bersalah sepanjang penyidikan berlangsung.
Arti pantauan bagi masyarakat Jawa Timur
Bagi warga Surabaya dan daerah lain di Jatim, perkembangan kasus ini relevan karena program MBG bersifat nasional dan menyentuh layanan gizi di banyak wilayah. Transparansi tata kelola menjadi harapan bersama agar bantuan tepat sasaran.
- Pemantauan saksi dari yayasan, BGN, dan BUMN
- Penekanan pada kehati-hatian karena sebaran program luas
- Penguatan bukti serta kelengkapan berkas perkara
Publik di daerah dapat mengikuti perkembangan resmi tanpa menyimpulkan bersalah atau tidaknya pihak mana pun sebelum ada putusan. Keterbukaan informasi dari aparat tetap menjadi acuan utama.
Ke depan, kelanjutan penyidikan akan bergantung pada kelengkapan alat bukti dan konsistensi keterangan saksi. Masyarakat diimbau menunggu informasi resmi Kejagung terkait progress perkara tata kelola MBG ini.
Sumber: Liputan6.