Gelombang demo Agustus 2025 meninggalkan jejak yang masih dibicarakan hingga kini, termasuk di kalangan warga Surabaya yang kala itu juga ikut menyuarakan keresahan. Pemicu awalnya kebijakan tunjangan rumah bagi anggota DPR yang dinilai tak peka, lalu isu melebar ke kesejahteraan buruh, biaya hidup, hingga kekerasan aparat. Satu tahun berselang, pertanyaan yang sama terus muncul: apakah tuntutan itu benar-benar didengar?
Pemicu aksi dan perluasan isu di lapangan
Aksi serentak melibatkan mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, pedagang, hingga sejumlah influencer. Skalanya sering dibandingkan dengan demonstrasi Reformasi Dikorupsi 2019 dan penolakan UU Cipta Kerja 2020. Di banyak kota, massa menuntut perbaikan kebijakan yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
Titik balik emosi publik terjadi setelah Affan Kurniawan, pengendara ojek online, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Berita itu mempercepat eskalasi di sejumlah daerah. Di Makassar, misalnya, ketegangan memuncak hingga gedung DPRD Kota terbakar pada 29 Agustus 2025, disusul pengerahan personel keamanan dalam jumlah besar.
Penangkapan massal dan rasa takut berdemonstrasi
Koalisi organisasi masyarakat sipil menyebut gelombang penangkapan pasca-aksi sebagai salah satu perburuan terbesar sejak Reformasi 1998. Ribuan orang diamankan. Bagi sebagian peserta, pengalaman itu mengubah perhitungan mereka soal risiko turun ke jalan.
Seorang mahasiswa di Makassar yang ikut aksi pada 25 Agustus 2025 menuturkan, malam eskalasi membuatnya dikejar aparat hingga trauma. Setahun kemudian ia memilih fokus menyelesaikan skripsi dan tak lagi berdemo. Menurutnya, sinyal penahanan massal membuat orang berpikir berkali-kali sebelum ikut protes, karena aksi bisa berujung penjara.
Panggung influencer dan kritik terhadap gerakan
Di media sosial, sejumlah influencer merespons dengan kampanye tumpukan tuntutan yang dikenal sebagai “17+8”. Pendekatan itu sempat memperluas jangkauan pesan, namun dianalisis sebagai langkah yang cenderung pragmatis, eksklusif, dan kurang memiliki daya tahan politik untuk menekan pemerintah secara konsisten.
Profesor ilmu politik Universitas Gadjah Mada, Amalinda Savirani, menilai banyak gerakan di Indonesia lemah pada koneksi antarisu dan antarelemen. Ketika koneksi putus, energi protes mudah tercerai-berai meski jumlah massa di jalan terlihat besar. Daya ledak aksi, katanya, tidak otomatis sebanding dengan hasil kebijakan.
Respons pemerintah dan kondisi warga setahun kemudian
Badan Komunikasi (Bakom) menyatakan demonstrasi merupakan bagian dari fungsi koreksi dan kontrol publik. Aspirasi masyarakat, menurut lembaga itu, tidak berhenti pada tahap didengar dan dicatat, melainkan menjadi masukan dalam perumusan kebijakan.
Di sisi lain, pedagang dan pengemudi ojek online yang diwawancarai masih mengeluhkan ketidakpastian biaya hidup. Mereka merasa pemerintah lebih gencar menggelontorkan anggaran untuk program yang manfaatnya diragukan, sementara persoalan harian belum terasa membaik. Mahasiswa dari Makassar bahkan menilai pemerintah kian “menutup telinga”.
Bagi pembaca di Surabaya, potret warga setempat yang ikut demo Agustus 2025 menjadi pengingat bahwa keresahan itu pernah terasa di jalanan kota ini pula. Tanpa kanal dialog yang dipercaya dan tindak lanjut yang terukur, kekhawatiran soal ruang protes yang menyempit berpotensi mengendap lama di memori publik.
Setahun sudah berlalu. Catatan penangkapan, panggung influencer, dan daftar tuntutan yang dinilai belum tuntas masih menjadi bahan evaluasi bersama—bukan hanya bagi peserta aksi, tetapi juga bagi pemangku kebijakan di pusat dan daerah.
Sumber: BBC Indonesia.