Kebijakan menahan harga BBM subsidi kembali ditegaskan pemerintah saat harga minyak mentah dunia melonjak tajam. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan langkah itu diambil mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar daya beli kelompok menengah ke bawah tetap terlindungi, termasuk bagi konsumen energi di kota-kota besar seperti Surabaya.
Pada perdagangan Jumat, 11 September 2026, harga minyak dunia tercatat tembus USD108 per barel. Kondisi tersebut menekan kas negara karena alokasi subsidi bahan bakar harus diperbesar agar harga di spbu untuk jenis bersubsidi tidak ikut naik. Bahlil menyampaikan pernyataan tersebut saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Dampak lonjakan minyak terhadap anggaran negara
Kenaikan harga minyak global secara langsung memperbesar kebutuhan dana penopang BBM bersubsidi. Pemerintah harus menyalurkan anggaran lebih besar agar selisih harga keekonomian dan harga jual di masyarakat tetap tertutupi. Bahlil mengakui situasi ini tidak ringan bagi keuangan negara.
Menurutnya, penambahan volume subsidi menjadi konsekuensi logis dari keputusan menahan tarif. Meski demikian, pertimbangan sosial dinilai lebih prioritas. Instruksi Presiden menekankan pentingnya melindungi kemampuan beli warga untuk kebutuhan energi dasar di tengah tekanan harga komoditas internasional.
Koordinasi ESDM dan Kementerian Keuangan
Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait potensi penambahan anggaran subsidi BBM. Pembahasan itu dilakukan menyusul pergerakan harga minyak yang terus meningkat. Hingga saat ini, kesepakatan antarlembaga masih mengarah pada opsi tidak menaikkan harga jual BBM bersubsidi di pasaran.
Langkah koordinatif ini penting agar ruang fiskal tetap terukur. Pemerintah ingin memastikan ketersediaan stok dan kelancaran penyaluran di seluruh wilayah, tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan mendadak pada jenis bahan bakar yang banyak dipakai rumah tangga dan pelaku usaha kecil.
Alasan menahan harga demi daya beli warga
Bahlil menekankan bahwa keputusan politik anggaran kali ini berpijak pada pembelaan daya beli. Ia menyebut pilihan tersebut “berat” karena pasti menambah beban subsidi. Namun, pandangan Presiden Prabowo menempatkan perlindungan masyarakat menengah ke bawah jauh lebih penting dibanding menyesuaikan harga secara otomatis mengikuti pasar dunia.
Bagi warga Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya, stabilitas harga BBM bersubsidi berpengaruh ke biaya transportasi harian, logistik UMKM, serta rantai pasok kebutuhan pokok. Menahan tarif memberi kepastian jangka pendek di saat sentimen harga energi global sedang panas.
Implikasi kebijakan energi ke depan
Dengan kesepakatan untuk tetap menahan harga, pemerintah menanggung risiko pelelbaran belanja subsidi jika harga minyak bertahan tinggi. Di sisi lain, sinyal kebijakan ini memberi ruang napas bagi konsumen. Pengawasan penyaluran BBM bersubsidi tetap menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran dan tidak bocor ke pihak yang tidak berhak.
Pemerintah diperkirakan terus memantau pergerakan ICP dan harga internasional harian. Bila tekanan berlanjut, penyesuaian alokasi anggaran bisa kembali dibahas bersama Kementerian Keuangan tanpa mengubah komitmen menjaga harga jual bersubsidi di tingkat masyarakat.
Secara keseluruhan, pernyataan Menteri ESDM menegaskan posisi resmi: harga BBM bersubsidi belum akan dinaikkan meski minyak dunia “mendidih”. Beban fiskal diakui bertambah, tetapi proteksi daya beli menjadi penentu arah kebijakan energi saat ini.
Sumber: Sindo News.