Laporan terbaru Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menempatkan partisipasi kerja perempuan di Afganistan pada titik yang sangat rendah. Lima tahun setelah Taliban kembali memegang kendali negara itu, hanya sekitar satu dari dua puluh pekerja yang merupakan perempuan. Angka 5,1 persen pada 2026 ini menjadi sorotan global, termasuk bagi pembaca di Surabaya yang mengikuti isu ketenagakerjaan dan hak perempuan di kawasan rentan.
Penurunan tajam sejak peralihan kekuasaan
Taliban menguasai kembali Afganistan pada Agustus 2021 seiring penarikan pasukan Amerika Serikat dan NATO. Periode dua dekade sebelumnya sempat memberi ruang relatif lebih lebar bagi perempuan di bidang ekonomi dan pendidikan. Menurut ILO, proporsi perempuan dalam angkatan kerja turun dari 16,5 persen pada 2020 menjadi 5,1 persen pada 2026.
Badan PBB itu menyebut Afganistan kini memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terendah kedua di dunia, sedikit di atas Yaman yang dilanda konflik. Pembatasan ketat terhadap akses pendidikan dan lapangan kerja disebut sebagai faktor utama yang menekan kehadiran perempuan di pasar kerja formal maupun informal.
Generasi muda dan status NEET
ILO juga menyoroti kelompok perempuan muda yang tidak sedang menempuh pendidikan, bekerja, maupun pelatihan, dikenal sebagai NEET. Pangsa mereka mencapai 84 persen, naik dari 76 persen pada 2020 dan 68 persen pada 2019. Sebaliknya, angka NEET di kalangan laki-laki muda berada di bawah 30 persen dan cenderung menurun dibanding puncaknya saat pandemi COVID-19.
Perubahan demografi dan kelembagaan di pasar kerja sejak 2021 dinilai sebagian besar merugikan perempuan. Mengajar masih diperbolehkan bagi sebagian perempuan, namun akses ke sekolah secara umum semakin rumit, sehingga rantai keterampilan dan kesempatan kerja terputus lebih awal.
Usaha milik perempuan dan tekanan ekonomi nasional
Di tengah penyempitan pilihan, jumlah usaha yang dimiliki perempuan justru meningkat sekitar sepuluh kali lipat. Pertumbuhan itu, menurut catatan yang dirujuk ILO dan Badan Pembangunan PBB, lebih banyak lahir dari keterbatasan opsi kerja lain ketimbang perluasan iklim wirausaha yang sehat.
Secara makro, pasar kerja Afganistan masih berada di bawah tekanan. Produk domestik bruto sempat anjlok sekitar 15 persen saat Taliban kembali berkuasa di tengah pandemi dan berhentinya aliran dana Barat. Pertumbuhan baru bergerak tipis ke zona positif belakangan ini, namun belum kembali ke level prapengambilalihan. Lapangan kerja absolut naik, tetapi tidak cukup cepat mengejar pertumbuhan penduduk dan kepulangan emigran, sehingga proporsi penduduk yang bekerja stagnan di bawah sepertiga total populasi.
- Partisipasi angkatan kerja perempuan: 5,1% (2026)
- NEET perempuan muda: 84%
- PDB sempat turun sekitar 15% pada 2021
- Remitansi diproyeksikan menyusut menuju sekitar 2% PDB
Kepulangan migran, inflasi, dan risiko regional
Lebih dari enam juta warga Afganistan kembali dari Iran dan Pakistan antara 2023 hingga akhir Mei tahun ini. Gelombang itu disebut salah satu tantangan pasar kerja terbesar. Proyeksi Bank Dunia yang dikutip ILO memperkirakan pengaruh remitansi bisa terpangkas dari sekitar 4 persen PDB pada 2020 menjadi sekitar 2 persen pada 2025.
Krisis di Timur Tengah menambah ketidakpastian bagi warga Afganistan di Iran, sekaligus risiko inflasi, harga pangan dan bahan bakar, serta gangguan perdagangan. Inflasi dalam negeri lonjak dari kurang dari 1 persen pada Mei 2025 menjadi sekitar 8 persen pada Mei 2026, memukul rumah tangga miskin dan pekerja informal. Sekitar 70 persen pekerja, terutama yang kurang terampil, cukup terpapar guncangan harga energi.
Tite Habiyakare, koordinator senior ILO untuk Afganistan, menegaskan bahwa pasar kerja yang tangguh sulit dibangun selama sebagian besar penduduk tetap tersisih dari kegiatan ekonomi. ILO mendorong langkah mendesak mengatasi pengucilan perempuan sekaligus perbaikan pengumpulan data angkatan kerja yang masih banyak bertumpu pada estimasi bermargin ketidakpastian.
Bagi komunitas internasional dan pemerhati isu buruh di kota-kota besar Indonesia, termasuk Surabaya, temuan ini mengingatkan bahwa pemulihan ekonomi pascakonflik tidak dapat dipisahkan dari inklusi perempuan. Tanpa pembukaan kembali ruang pendidikan dan pekerjaan yang setara, tekanan demografi dan kemiskinan berisiko semakin dalam.
Sumber: Deutsche Welle.