Pemerintah pusat tengah mencari skema baru pembiayaan MBG atau Makan Bergizi Gratis setelah Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemisahan dana program tersebut dari pos pendidikan paling lambat 2028. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kunci utamanya adalah menekan kebocoran serta meningkatkan efisiensi di sektor pajak dan bea cukai. Langkah ini relevan bagi daerah seperti Surabaya dan Jawa Timur, di mana jutaan pelajar berpotensi menerima manfaat program gizi sekolah secara berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026. Ia menjelaskan bahwa Kemenkeu sedang memetakan sumber penerimaan tambahan agar program MBG tetap berjalan tanpa membebani anggaran pendidikan yang sudah diputuskan harus dipisah.
Putusan MK Memaksa Skema Anggaran Baru
Hasil putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa pembiayaan Makan Bergizi Gratis wajib dipisahkan dari pos anggaran pendidikan. Batas waktu yang diberikan paling lambat tahun 2028. Konsekuensinya, pemerintah tidak lagi dapat mengandalkan alokasi pendidikan sebagai tumpuan utama operasional MBG.
Dengan tenggat tersebut, Kementerian Keuangan didorong mencari sumber dana alternatif yang sah, terukur, dan tidak mengganggu pos-pos belanja prioritas lain. Efisiensi penerimaan negara menjadi jalur yang dipilih Menkeu, alih-alih sekadar menambah beban fiskal baru tanpa basis penerimaan yang jelas.
Pajak dan Cukai Jadi Andalan Penerimaan
Menurut Purbaya, pemerintah masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan penerimaan dari kebocoran yang selama ini terjadi di jalur pajak maupun cukai. Ia menekankan bahwa peningkatan efisiensi pajak dan bea cukai akan menjadi kunci ke depan.
Pendekatan ini menitikberatkan pada penertiban kepatuhan, penutupan celah administrasi, dan penegakan aturan yang sudah ada, bukan semata menaikkan tarif secara sporadis. Dengan cara itu, kas negara diharapkan bertambah tanpa menimbulkan gejolak berlebihan di dunia usaha maupun masyarakat.
Potensi Triliunan dari Sektor Baja
Sebagai gambaran, Menkeu menyinggung industri baja dalam negeri yang belum sepenuhnya beroperasi sesuai peraturan. Dari celah di sektor itu saja, potensi tambahan penerimaan diperkirakan bisa lebih dari Rp5 triliun.
Angka tersebut menjadi sinyal bahwa kebocoran di sejumlah industri strategis masih signifikan jika ditertibkan secara konsisten. Pemerintah berharap penertiban serupa dapat digandakan di sektor lain yang memiliki pola ketidakpatuhan sejenis, sehingga akumulasi dana untuk MBG semakin kuat menjelang 2028.
- Pemisahan anggaran MBG dari pos pendidikan paling lambat 2028
- Fokus pada efisiensi pajak dan bea cukai
- Potensi lebih dari Rp5 triliun dari penertiban sektor baja
- Pencarian sumber pembiayaan tanpa mengorbankan pos pendidikan
Implikasi bagi Daerah dan Keberlanjutan Program
Bagi kota-kota besar di Jawa Timur, termasuk Surabaya, kepastian sumber dana MBG sangat menentukan kelangsungan distribusi makanan bergizi di sekolah. Ketika anggaran pusat lebih stabil karena ditopang penerimaan pajak dan cukai yang lebih tertib, pelaksanaan di tingkat daerah berpeluang lebih terencana dari sisi logistik, frekuensi, dan mutu gizi.
Penegasan Menkeu juga memberi sinyal kepada dunia usaha agar mematuhi ketentuan perpajakan dan cukai. Kepatuhan yang lebih baik di tingkat nasional pada akhirnya mendukung program sosial yang menyentuh langsung anak didik di berbagai wilayah, tanpa menggeser alokasi pendidikan yang dilindungi putusan MK.
Ke depan, keberhasilan skema ini akan diukur dari seberapa efektif kebocoran ditutup dan seberapa rapi pemisahan anggaran MBG disiapkan sebelum tenggat 2028. Pemerintah pusat, melalui Kemenkeu, menempatkan efisiensi penerimaan sebagai jalan utama menjaga keberlanjutan Makan Bergizi Gratis.
Sumber: Sindo News.