Persoalan akurasi data desil kembali menjadi perhatian publik setelah Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menyoroti sejumlah kasus yang dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi riil. Ketidaktepatan pengelompokan itu berpotensi menghambat akses bantuan pendidikan, termasuk bagi mahasiswa di berbagai daerah, tak terkecuali calon penerima di kawasan Surabaya dan Jawa Timur.
Esti menyampaikan temuan tersebut di Jakarta, Jumat (28/8/2026). Ia menekankan bahwa keluhan masyarakat soal penentuan desil yang tidak sesuai fakta lapangan sudah cukup banyak. Padahal, status desil menjadi salah satu rujukan penting bagi program pemerintah yang menyasar kelompok rentan.
Mahasiswa Unpad dan kasus keluarga berpenghasilan rendah
Dalam keterangannya, legislator tersebut mencontohkan sekitar 130 mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) yang mengalami hambatan mendapatkan bantuan pendidikan karena persoalan desil. Mereka berisiko kehilangan peluang dukungan biaya kuliah meski kondisi ekonomi keluarga mendukung kelayakan bantuan.
Esti juga menyinggung kasus anak tukang becak yang tercatat masuk desil 9. Pengelompokan itu dinilai janggal karena gambaran ekonomi rumah tangga tersebut jauh dari kategori sejahtera. Temuan serupa muncul pada single parent yang tinggal di rumah kontrakan dengan pekerjaan tidak tetap, namun justru masuk desil 7.
“Di lapangan kami menemukan banyak penentuan desil yang tidak sesuai dengan kondisi faktual. Ada tukang becak yang masuk desil 9, bahkan ada single parent yang tinggal di rumah kontrakan dan pekerjaannya tidak tetap justru masuk desil 7,” ujar Esti.
Dampak langsung pada PIP, KIP Kuliah, dan bansos
Menurut Esti, persoalan ini krusial karena desil memengaruhi akses ke sejumlah program, antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ketika data tidak akurat, penyaluran bantuan berpotensi meleset dari sasaran yang seharusnya dibantu.
Perubahan desil secara mendadak tanpa penjelasan memadai dinilai semakin mempersulit warga. Masyarakat yang semula merasa memenuhi syarat seringkali baru menyadari statusnya berubah ketika proses pengajuan bantuan sudah berjalan. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian, terutama bagi keluarga mahasiswa yang mengandalkan skema pembiayaan pendidikan.
Relevansi bagi pelajar dan mahasiswa di Surabaya
Meskipun kasus yang diangkat berpusat pada Unpad dan temuan lapangan nasional, implikasinya relevan bagi kota-kota besar seperti Surabaya. Banyak mahasiswa asal Surabaya maupun perguruan tinggi di Jawa Timur turut bergantung pada KIP Kuliah dan bantuan pendidikan lain yang terhubung dengan data sosial ekonomi terpadu.
Jika validasi desil belum rapi, risiko serupa dapat menimpa keluarga pekerja informal, pedagang kecil, atau orang tua tunggal di kawasan padat penduduk Surabaya. Kejelasan data menjadi prasyarat agar bantuan tidak hanya administratif benar, tetapi juga adil secara sosial.
- Desil memengaruhi kelayakan PIP dan KIP Kuliah
- Data yang keliru berisiko menggeser penerima bansos
- Perubahan status tanpa penjelasan membingungkan warga
- Validasi lapangan diperlukan agar bantuan tepat sasaran
Desakan perbaikan data agar bantuan tepat sasaran
Esti menegaskan bahwa ketika desil tidak tepat, bantuan yang digulirkan pemerintah juga berpotensi tidak tepat sasaran. Ia mendorong perhatian serius terhadap mekanisme pemutakhiran data agar mencerminkan kondisi faktual di masyarakat, bukan sekadar angka administratif.
Bagi orang tua mahasiswa dan calon penerima bantuan di Surabaya, temuan ini menjadi pengingat untuk memeriksa ulang status data keluarga dan melengkapi dokumen pendukung sedini mungkin. Di sisi kebijakan, perbaikan basis data sosial ekonomi tetap menjadi kunci agar program pendidikan dan perlindungan sosial berjalan efektif.
Sorotan Komisi X DPR ini menegaskan bahwa akurasi data bukan urusan teknis semata, melainkan penentu apakah bantuan negara benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan. Tanpa pembenahan, keluhan serupa berpeluang terus berulang di berbagai daerah.
Sumber: Sindo News.